Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

J, Frimus Sandy (2014) Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_E01110058.pdf - Published Version Download (517kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_E01110058.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_E01110058.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_E01110058.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_E01110058.pdf - Published Version Download (489kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_E01110058.pdf - Published Version Download (463kB)
	Text (Bab I) Bab1_E01110058.pdf - Published Version Download (489kB)
	Text (Bab II) Bab2_E01110058.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	Text (Bab III) Bab3_E01110058.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text (Bab IV) Bab4_E01110058.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (720kB)
	Text (Bab V) Bab5_E01110058.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_E01110058.pdf - Published Version Download (489kB)

Abstract

Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pontianak menitikberatkan pada nilai pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan, diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini juga memperlihatkan bahwa birokrasi publik cenderung menetapkan target dan dalam pencapaian target, mereka cenderung menghindari kelompok miskin, rentan dan terpencil. Bagi pemerintahan Kota Pontianak pelayanan publik menjadi kewajiban, bahkan perannya terasa sangat penting karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori tentang Kualitas pelayanan publik Menurut Zeithaml (1990) dalam Hardiyansyah (2011:46-47), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu: Tangible (berwujud), Realibility (kehandalaan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati)Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu kurang maksimal dalam pelayanannya sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2P) Kota Pontianak yang terlibat dalam pelayanan pembuatan IMB dan masyarakat yang menggurus pembuatan IMB. hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan kualitas pelayanan pembuatan IMB yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Pontianak belum maksimal. Dimensi kualitas pelayanan yang terkait pembuatan IMB seperti tangible, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty harus diperbaiki untuk memberikan kualitas pelayanaan yang maksimal. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu memperbaiki kualitas pelayanan seperti menambah fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, meningkatkan kedisplinan dan kehandalan serta menggelola pengaduan sesuai dengan prosedur.

Actions (login required)

View Item