Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan SKT: Study di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Karlina, Kiki (2022) Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan SKT: Study di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A2031201036.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A2031201036.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Abstrak) Asbtrak_A2031201036.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A2031201036.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A2031201036.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Daftar lain) Daflain_A2031201036.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (Bab I) Bab1_A2031201036.pdf - Published Version Download (515kB)
	Text (Bab II) Bab2_A2031201036.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (723kB)
	Text (Bab III) Bab3_A2031201036.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A2031201036.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A2031201036.pdf - Published Version Download (42kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia membuat UUPA tujuannya adalah untuk memberikankepastian hukum dan hak atas tanah kepada si pemegang hak milik atas tanahtersebut, yang dimana dalam prakteknya Jual beli hak atas tanah yangberdasarkan SKT masih sering terjadi dan dianggap telah menjadi kebiasaandidesa kuala tolak dan berlaku secara sah peralihan hak atas tanah nya jika telahdisetujui dan ditandatangani oleh kepala desa. Kepala desa yang dipandangmasyarakat sebagai seorang pemimpin disuatu desa ini lah yang dianggap cakapdan mengetahui hukum sehingga praktek jual beli berdasarkan SKT masih sajaterus berlangsung, dimana bukti SKT yang telah dimiliki masyarakat desa kualatolak yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikansebagai dasar pembuatan sertifikat tanah dikantor BPN Ketapang, yangberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No.4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat.Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masayarakatdesa kuala tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual belimelalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalahdeskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang adadengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalahberdasarkan data dan fakta yangterkumpul sebagaimana adanya saat penelitianini dilakukan.Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada tahun 2022 didesa kualatolak kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukanjual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yangdilakukan masyarakat Desa Kuuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan dikantor BPN kota Ketapang dengan syarat pemohon membawa SKT atas namanya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atastanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Alasan dari masyarakat yangmelakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggaplebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadappentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastianhukum yang sah.

Actions (login required)

View Item