Adi, Dwi Laksono (2022) Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
Text (Cover)
Cover_A2031201013.pdf - Published Version Download (105kB) |
|
Text (Yuridis)
Yuridis_A2031201013.pdf - Published Version Download (232kB) |
|
Text (Surat Pernyataan)
SP_A2031201013.pdf - Published Version Download (119kB) |
|
Text (Abstrak)
Abstrak_A2031201013.pdf - Published Version Download (181kB) |
|
Text (Kata Pengantar)
Kapeng_A2031201013.pdf - Published Version Download (250kB) |
|
Text (Daftar Isi)
Dafis_A2031201013.pdf - Published Version Download (181kB) |
|
Text (Bab I)
Bab1_A2031201013.pdf - Published Version Download (214kB) |
|
Text (Bab II)
Bab2_A2031201013.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (467kB) |
|
Text (Bab III)
Bab3_A2031201013.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
|
Text (Bab IV)
Bab4_A2031201013.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (169kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Dapus_A2031201013.pdf - Published Version Download (317kB) |
Abstract
Pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan pemenuhan kebutuhan kepentingan umum seperti pembangunan jalur transportasi bawah tanah seperti MRT, pertokoan, area parkir dan lain-lain. Penggunaan ruang di bawah tanah membawa pengaruh terhadap pengaturan lembaga hak atas tanah, apabila tidak diadakan pemikiran mendalam yang akan berakibat timbulnya masalah hukum maupun sosial yang menjadi kendala pembangunan. Pemanfaatan ruang bawah tanah tidak terlepas dari suatu masalah dan kendala. Dalam hal ini terdapat dua kepemilikan terhadap ruang bawah tanah selain itu pihak yang dirugikan yaitu pemegang hak atas tanah dikarnakan terdapat suatu pemanfaatan ruang bawah tanah yang melintas pemilik hak atas tanah selain itu masalah lain muncul dalam pemanfaatan tanah adalah perundang- undangan dibidang pertanahan yang tidak memberikan perlindungan pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. data tersebut dikumpulkan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kasus dan undang – undang. Hasil penelitian mengungkapkan belum terdapat peraturan tentang ruang bawah tanah sehingga menimbulkan keterbatasan peraturan. menurut PP 18 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ruang bawah tanah merupakan tanah yang secara struktur atau fungsi terpisah dari pemegang Hak Atas Tanah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap pemegang hak ruang bawah tanah. Permasalahan yang timbul akibat penggunaan ruang bawah tanah adalah terdapat Kekosongan hukum atas tidak adanya induk peraturan atas alas hak guna ruang di bawah tanah hal ini bisa menjadi masalah untuk waktu yang akan datang. Maka dari itu Peraturan yang ada masih sangat terbatas jika melihat pada kondisi saat ini, dan Untuk Kedepannya pemerintah diharapkan menggunakan peraturan – peraturan seperti undang – undang tentang tanah, peraturan pemerintah, dan peraturan mentri sebagai pembantu PP 18 Tahun 2021 agar mendapat kejalasan hak terhadap ruang bawah tanah maupun hak atas tanah.
Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
Date Deposited: | 16 Feb 2023 03:04 | ||||||
Last Modified: | 16 Feb 2023 03:04 | ||||||
URI: | http://36.95.239.66/id/eprint/632 |
Actions (login required)
View Item |