Tugas Biro Organisasi Di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Ernawati, Ernawati (2015) Tugas Biro Organisasi Di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Akhir thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_E51011078.pdf - Published Version Download (527kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_E51011078-3.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Ringkasan Skripsi) Ringkasan skripsi_E51011078-5.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (Kata Pengantar) kapengI_E51011078-4.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_E51011078-6.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (Bab I) Bab1_E51011078-7.pdf - Published Version Download (531kB)
	Text (Bab II) Bab2_E51011078-8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text (Bab III) Bab3_E51011078-9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_E51011078-10.pdf - Published Version Download (462kB)

Abstract

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses tugas biro organisasi dikantor gubernur provinsi kalimantan barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan proses tugas biro organisasi tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan biro organisasi provinsi kalbar dan untuk menggungkapkan hambatan yang timbul dalam proses tugas biro organisasi tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan biro organisasi provinsi kalbar,serta mengungkapkan sangsi yang telah diterapkan terhadap PNS yang tidak menyusun standar operasional prosesdur negeri sipil.Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan biro organisasi provinsi kalbar metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan fakta yang didapat secara nyata pada saat penelitian dilapangan.penilaian prestasi kerja yang diatur dengan penilaian pemerintah no 46tahun 2011 yang bertujuan untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Dimana dalam penilaian prestasi kerja ini diarahkan dalam rangka sebagai pengendali prilaku kerja produktif yang disyaratkan dalam mencapai hasil kerja yang disepati.Penilaian prestasi kerja PNS ini dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, akuntabel dan transparan.unsur yang menjadi penilai prestasi kerja PNS dalam ketentuan ini adalah standar operasional prosedur (SOP) dan perilaku kerja dimana penilaian ini dilakukan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun pada akhir desember tahun yang bersangkutan dan paling akhir pada akhir januari tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Kalbar merupakan pilot project kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS yang diselenggarakan oleh BKN dengan melaksanakan sosialisasi pertama kali seindonesia setelah itu biro organisasi provinsi kalbar menjadi leading sector penyelenggara SOP di pemprov kalbar serta jadi pengelola terdepan dalam penyusunan SOP ini.

Actions (login required)

View Item