Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dalam Proses Pemeriksaan Di Tahap Penyidikan

Pramanda, Dekky Septio (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dalam Proses Pemeriksaan Di Tahap Penyidikan. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A2031201039.pdf - Published Version Download (32kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A2031201039.pdf - Published Version Download (698kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A2031201039.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A2031201039.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A2031201039.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A2031201039.pdf - Published Version Download (20kB)
	Text (Bab I) Bab1_A2031201039.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (Bab II) Bab2_A2031201039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text (Bab III) Bab3_A2031201039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A2031201039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A2031201039.pdf - Published Version Download (148kB)

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelahaan terhadap literatur) dan data sekunder,dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan mengunakan teori teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memnganalisa permasalahan yang akan diteliti pesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertuuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-ndang.Berrdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”. PejabatUmum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai PejabatPublik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat aktaotentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun.

Actions (login required)

View Item