Implikasi Kewajiban Membuat Laporan Keuangan Bagi Perseroan Perseorangan Dari Perspektif Eodb (Ease Of Doing Bussiness)

Sanea, Madelin (2022) Implikasi Kewajiban Membuat Laporan Keuangan Bagi Perseroan Perseorangan Dari Perspektif Eodb (Ease Of Doing Bussiness). Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A2031201001.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A2031201001.pdf - Published Version Download (937kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A2031201001.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A2031201001.pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A2031201001.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A2031201001.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A2031201001.pdf - Published Version Download (108kB)
	Text (Bab I) Bab1_A2031201001.pdf - Updated Version Download (284kB)
	Text (Bab II) Bab2_A2031201001.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text (Bab III) Bab3_A2031201001.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A2031201001.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A2031201001.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A2031201001.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (144kB)

Abstract

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagipelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yangterdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian preskripttif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustakadan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajibanlaporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EoDB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil kemudian keterbatasan waktu bagiUKM dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan karena fokus para pelaku usaha hanya pada kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh mereka yang membuat para pelaku UKM tidak dapat melaksanakan kewajiban laporan keuangan.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a.teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. pencabutan status badan hukum.

Actions (login required)

View Item