Penerapan Sanksi Hukum Adat Capa Molot Terhadap Pelanggar Balala Di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor

Riezky, Dwi Cahyo (2025) Penerapan Sanksi Hukum Adat Capa Molot Terhadap Pelanggar Balala Di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012181172.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (A1012181172_RIEZKY DWI CAHYO) A1012181172_RIEZKY DWI CAHYO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (795kB)

Abstract

Pelanggaran terhadap ritual adat Balala’ dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni komunitas, serta hubungan mereka dengan roh leluhur suku Dayak Kanayatn. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi adat tersebut diterapkan, efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat, serta tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak Kanayatn dalam mempertahankan adat istiadat mereka di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat, analisis dokumen hukum adat, serta observasi langsung terhadap praktik penerapan sanksi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, masyarakat dayak kanayatn yang berada di desa Kayu Ara masih menjalankan ritual adat balala’ setiap tahunnya. Di dapatkan beberapa kali pelanggaran terkait dengan kegiatan tersebut, pelanggaran ini di sebut capa molot, atau penghinaan terhadap ritual adat balala’. Pemberian Sanksi ditetapkan oleh tetua adat/ Timanggonk. Penyelesaian konflik ini dengan membayar denda adat 1 buah tangah yang setara dengan uang Rp.800.000,00. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Dayak Kanayatn masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar keberlanjutan tradisi hukum adat dapat tetap terjaga tanpa bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Actions (login required)

View Item