Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum Positif

Rizqy, Dwi Putra (2025) Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum Positif. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab1) Cover-Bab1_A1012181053.pdf - Published Version Download (885kB)
	Text (A1012181053_RIZQY DWI PUTRA) A1012181053_RIZQY DWI PUTRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Platform marketplace kini menjadi salah satu metode utama dalam transaksi jual beli barang, menggantikan metode konvensional yang dilakukan secara langsung. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, penipuan oleh penjual, atau sengketa yang melibatkan tanggung jawab marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses jual beli barang melalui marketplace dalam perspektif hukum positif, termasuk perbandingan dengan aturan transaksi jual beli konvensional. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah transaksi jual beli melalui marketplace telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini membahas tanggung jawab marketplace terhadap permasalahan yang timbul, seperti kasus barang yang tidak sesuai dengan deskripsi penjualan. Kasus ini digunakan untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh marketplace, dan membandingkannya dengan aturan hukum positif seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian yuridis normative. Dengan metode studi kepustakaan, analisis literatur hukum yang relevan dan pendekatan perundang-undangan dalam kasus Penjual tidak memberikan barang yang sesuai dengan deskripsi. Data penelitian mencakup bahan hukum primer yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan ransaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yaitu artikel, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli di marketplace telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas perlindungan konsumen. Untuk akibat hukum, mekanisme yang ada, seperti pengembalian barang dan ganti rugi, belum sepenuhnya efektif dan memerlukan perbaikan agar lebih transparan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa, perlu ada peningkatan prosedur agar lebih cepat, adil, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi dan kebijakan marketplace agar mekanisme pengaduan serta ganti rugi dapat berjalan lebih cepat, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Actions (login required)

View Item