Kajian Yuridis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Melalui Mekanisme Judicial Review

Novi, Yustina Veneranda (2022) Kajian Yuridis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Melalui Mekanisme Judicial Review. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011181056.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011181056.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Halaman Yuridis) Yuridis_A1011181056.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011181056.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011181056.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011181056.pdf - Published Version Download (14kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011181056.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011181056.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011181056.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011181056.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011181056.pdf - Published Version Download (91kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi adalah satu di antara pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada di negara Indonesia. Kewenangan yang dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi bisa dilihat pada pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pengujian Undang-Undang atau yang biasa disebut Judicial Review adalah satu di antaranya, sebagai bagian dari proses check and balance. Dalam hal pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai “batu uji”-nya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang tentu memiliki kaitan erat dengan norma yang tertuang dalam yang dimohonkan untuk diuji. Aturan pada dasarnya merupakan produk dari lembaga legislatif. Untuk menghindari terjadinya over-lap antara lembaga legislatif maka kemudian dikenal adanya istilah Positif Legislator, yakni sifat yang melekat pada lembaga yang dapat membentuk aturan, yakni lembaga legislatif (namun dalam proses pembentukannya, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyediakan ruang untuk eksekutif, presiden untuk terlibat dan menentukan). Ada pula istilah Negatif Legislator, yakni sifat yang dilekatkan pada suatu lembaga untuk dapat membatalkan norma yang terdapat dalam suatu aturan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya adalah sebagai Negatif Legislator. Namun dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi justru hadir sebagai Positif Legislator yang juga secara yuridis bisa dilihat pada ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembatasan yang seharusnya diterapkan dalam putusannya. Maka judul dari penelitian ini adalah “Kajian Yuridis Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Melalui Mekanisme Judicial Review”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator melalui mekanisme Judicial Review terhadap keberadaan lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?” dan “Bagaimana rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam hal kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia?”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sebagai sebagai satu di antara lembaga kekuasaan kehakiman melalui mekanisme Judicial Review kemudian berkembang menjadi Positif Legislator, serta perlu atau tidakkah sebuah rekonstruksi dilakukan. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu

Actions (login required)

View Item