Analisis Yuridis Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Indriaswari, Novrita (2022) Analisis Yuridis Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011181039.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011181039.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (Halaman Yuridis) Yuridis_A1011181039.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011181039.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011181039.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011181039.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011181039.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011181039.pdf - Published Version Download (590kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011181039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011181039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011181039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011181039.pdf - Published Version Download (346kB)

Abstract

Umumnya sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Keberadaan seorang anak yang lahir bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatatkan dalam instansi yang berwenang dikenal dengan istilah nikah siri kemudian berpengaruh terhadap status anak yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diartikan bahwa hubungan perdata antara ayah dan anak luar kawin tidak diakui meskipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah secara biologis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Hukum normatif, yaitu penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Teknik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis badan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pengakuan dari seorang ayah maka kedudukan dan hak waris anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui sehingga anak tersebut mendapat perlindungan hukum. Kedudukan anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi juga dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Pembuktian dan pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan di Pengadilan inilah yang menjadikan anak luar kawin menerima haknya sebagai pewaris dari ayah biologisnya. Sebagai anak luar kawin yang telah diakui berhak mewarisi sesuai dengan golongan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Actions (login required)

View Item