Fungsi Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang

Dulce, Olivianti Putri (2025) Fungsi Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1032211031.pdf - Published Version Download (894kB)
	Text (E1032211031_DULCE OLIVIANTI PUTRI) E1032211031_DULCE OLIVIANTI PUTRI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi pemerintah dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada empat fungsi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid,yaitu; pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan seperti pemerintah desa, Dinas Perhubungan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal,hingga wisatawan, serta dokumentasi berupa catatan dan foto lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk menggambarkan sejauh mana fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pemerintah telah menjalankan fungsinya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, namun masih menghadapi kendala, terutama pada aspek infrastruktur dan regulasi. Dari segi pelayanan, pemerintah desa bersama Pokdarwiselah memberikan informasi wisata dan menyediakan homestay. Pada aspek pembangunan, Dermaga Teluk Suak masih belum memadai sebagai akses utama ke pulau. Dalam pemberdayaan, keterlibatan masyarakat lokal sudah cukup aktif melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis wisata. Namun, fungsi pengaturan masih lemah karena belum adanya regulasi teknis yang mengatur keselamatan pelayaran dan standar pelayanan, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pengelolaan wisata Pulau Lemukutan maupun pelayaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan SOP yang jelas di tingkat daerah, penguatan regulasi teknis, perbaikan infrastruktur dermaga, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek keselamatan dan pengelolaan wisata berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item