Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI Dan TPNPB Di Papua Indonesia

Murib, Benus (2022) Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI Dan TPNPB Di Papua Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011171273.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011171273.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Halaman Yuridis) Yuridis_A1011171273.pdf - Published Version Download (681kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011171273.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011171273.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011171273.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011171273.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011171273.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011171273.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011171273.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011171273.pdf - Published Version Download (159kB)

Abstract

Perlindungan Hak asasi manusia bagi korban dalam situasi konflik persenjataan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta konflik. Berdasarkan Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II pada pasal 48, dan pasal 58 mewajibkan peserta konflik harus menjamin perlindungan HAM bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik, baik pihak peserta konflik yang luka parah kemudian tidak lagi ikut aktif dalam konflik (Injured combatans), atau tawanan perang, maupun juga warga sipil (non combatans).Penelitian ini, bertujuan untuk mendalami informasi mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, dan untuk mengetahui informasi mengenai kewajiban pemerintah RI menjamin perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik persenjataan antara TNI dan TPNPB di Papua berdasarkan Hukum Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi Jenewa II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II, pasal 48 dan pasal 58, karena pemerintah RI telah meratifikasi konvensi tersebut. Penelitian ini, menggunakan metode normatif, dan fokus pada perlindungan HAM terhadap korban konflik. Penulis menghasilkan gagasan bahwa, peserta konflik baik TNI/Polri dan TPNPB di Papua wajib dan harus melaksanakan perlindungan HAM terhadap orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik, berdasarkan kriteria orang-orang yang layak dilindungi baik perlindungan umum kepada warga sipil maupun perlindungan khusus. Dan kewajiban pemerintah RI harus melaksanakan tindakan penyelamatan dan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, yang mengalami pengungsi konflik, dan berikan keadilan kepada orang-orang yang keluarganya mengalami korban pelanggaran HAM, dalam konflik persenjataan di Papua

Actions (login required)

View Item