Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg

Artanti, Alda Kendra (2025) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012211081.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (A1012211081_ALDA KENDRA ARTANTI) A1012211081_ALDA KENDRA ARTANTI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (819kB)

Abstract

Penelitian ini membahas kasus sengketa perdata dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat Error In Persona. Kesalahan dalam penentuan subjek hukum menggambarkan pentingnya akurasi dalam menarik pihak yang tepat ke dalam perkara tersebut. Penelitian ini membahas analisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg yang tidak dapat diterima karena Error In Persona. Dengan rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?”. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis doktrin hukum serta studi putusan. Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian ini yang dalam putusan hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima yang dalam pertimbangannya gugatan dinyatakan Error In Persona, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat yang seharusnya bertanggung jawab atas objek sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya relevansi hukum antara pihak yang digugat dan substansi sengketa sesuai Pasal 163 HIR, yang menguatkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akibat hukum bagi Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima, serta berpeluang untuk menggugat pihak yang relevan dengan tambahan biaya dan waktu. Sedangkan, bagi Tergugat, putusan ini membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum, menguatkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sesuai putusan PK Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item