Penertiban PKL Yang Melanggar Pasal 33 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentramaan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat : Studi Di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Talaga, Gilang Bimantara (2023) Penertiban PKL Yang Melanggar Pasal 33 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentramaan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat : Studi Di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011191276.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (A1011191276_GILANG BIMANTARA TALAGA) A1011191276_GILANG BIMANTARA TALAGA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap sudah lama terjadi dan masih belum dapat terselesaikan hingga saat ini yaitu, penertiban pedagang kaki lima yang terjadi di desa Senakin Khususnya di kawasan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kendala dalam penertiban PKL adalah kemacetan di jalan desa Senakin, karena ada PKL yang memanfaatkannya sebagai tempat berdagang. Menurut data yang diperoleh, yakni pada tahun 2023 sebanyak 170 PKL Didesa senakin khsusnya badan jalan yang digunakan sebagai tempat perdagangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori penertiban pedagang kaki dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu hukumnya itu sendiri termasuk undang-undang, Faktor Undang-Undang , Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanannya belum optimal, karena Perda ini belum memberikan efek jera kepada Pedagang Kaki Lima, Dapat dilihat dari substansi perda ini baik, tetapi dalam pengunaannya belum efektif atau diabaikan. Faktor Penegak hukumnya dapat dilihat tujuan Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanannya belum optimal. Faktor Sarana dan fasilitas kurangnya optimal kinerja Satpol pp dalam menertibkan Pedagang kaki lima. Faktor masyarakat dengan kurang mengertinya masyarakat Desa Senakin tentang Peraturan daerah Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dibuat untuk memenuhi Tujuan pemerintah yakni melindungi warga, maupun prasarana didesa. Dan Faktor kebudayaan, faktor ini penulis berkesimpulan bahwa Masyarakat Desa Senakin bersikukuh dan Mata Pencarian mereka adalah dari profesi sebagai Pedagang kaki Lima untuk memenuhi kehidupan Sehari-hari mereka. Tujuan Penelitian ini Mengetahui dan memahami akar Masalah dari ketidaktertiban pedagang Kaki lima di kawasan Badan jalan Desa Senakin, Dan untuk mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima di Di Desa Senakin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam terhadap para pedagang kaki lima dan aparatur pemerintah Kabupaten landak. Adapun Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima Di desa senakin berdasarkan Peraturan daerah Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat belum dapat terlaksanakan dengan baik dan optimal, karena masih banyak pedagang kaki lima berjualan di sepanjang badan jalan raya senakin dan hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan satpol pp kabupaten landak teradap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penertiban di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari Faktor Undang Undang, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item