Susilowati, Tri (2024) Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS -LB) Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
![]() |
Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_A2031221033.pdf - Published Version Download (556kB) |
![]() |
Text (A2031221033_TRI SUSILOWATI)
A2031221033_TRI SUSILOWATI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (823kB) |
Abstract
Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diwajibkan untuk didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan bahwa setiap pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS tersebut akan diselenggarakan, dan mengetahui dengan jelas apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam sebuah RUPS, sebagaimana diatur dalam berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus mengenai penyelenggaraan RUPS yang dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini adalah RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya. Maka dari itu dirumuskan rumusan masalah dan tujuan penelian sebagai berikut:1. Analisis bagaimana legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham, dan 2. Analisis bagaimana akibat hukum terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif, Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach). Kemudian jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini adalah legalitas suatu akta otentik akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris kedalam akta otentik, hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini di dasarkan pada Pasal 81 dan 82 UUPT, Bahwa akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham, berdasarkan contoh kasus Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn dimana akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S2 | ||||||
Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
Date Deposited: | 24 Sep 2025 04:08 | ||||||
Last Modified: | 24 Sep 2025 04:08 | ||||||
URI: | http://36.95.239.66/id/eprint/3755 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |