Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat : Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat

Irawan, Iradagiva Nur (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat : Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011191243.pdf - Published Version Download (449kB)
	Text (A1011191243_IRADAGIVA NUR IRAWA) A1011191243_IRADAGIVA NUR IRAWA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permainan layang-layang adalah permainan yang dilarang di Kecamatan Pontianak Barat sebagai mana diatur dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Namun demikian, sosialisasi serta sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemain layangan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kecamatan Pontianak Barat ditinjau dari perspektif Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui serta menganalisa kendala serta upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara dan pengamatan terhadap responden, diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kendala petugas Satpol PP dalam penegakan Perda yakni, kurangnya petugas Satpol PP selaku pelaksana kebijakan yang mengawasi wilayah Kecamatan Pontianak Barat yang luas, kemudian terkait dengan para pemain layangan yang berasal dari Kecamatan Pontianak Barat yang bermain di wilayah Kubu Raya belum pernah ada dilakukan koordinasi kerja sama dengan pemerintah Satpol PP Kubu Raya, belum ada jadwal sistematis untuk kegiatan sosialisasi, serta aparat Satpol PP yang kurang tegas dalam menyikapi dan memberi sanski tegas terhadap pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera. Mengenai upaya Satpol PP dalam penegakan Perda adalah lebih sering melakukan razia keliling dan sosialisasi yang membahas tentang Perda nomor 19 Tahun 2021. Selain itu Satpol PP juga telah memasang baliho sebagai informasi kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang ada adalah dibutuhkan penambahan petugas Satpol PP serta dibutuhkannya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya, dan Dinas Pariwisata Kota Pontianak dalam hal penanggulangan terhadap para pemain layangan liar baik yang bermain di kawasan Kecamatan Pontianak Barat maupun di kawasan Kubu Raya. Dan diharapkan Dinas Pariwisata Kota Pontianak dapat menyelenggarakan festival budaya layangan yang sesuai dengan Perda yang berlaku. Dibutuhkan pengadaan sosialisasi yang sistematis dan merata bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat Kecamatan Pontianak Barat agar tidak melanggar aturan Perda yang berlaku.

Actions (login required)

View Item