Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melakukan Pergantian Mesin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak

Akbar, Muhammad Yakini (2024) Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melakukan Pergantian Mesin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012211114.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (A1012211114_MUHAMMAD YAKINI AKBAR) A1012211114_MUHAMMAD YAKINI AKBAR.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (926kB)

Abstract

Modifikasi yang kerap dilakukan pada kendaraan roda dua belakangan ini antara lain pergantian mesin yang dilakukan dengan penggantian segelondong mesin dengan performa yang lebih baik. Peraturan yang mengakomodir modifikasi pada kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. Lebih Lanjut Pasal 277 UULLAJ mengatur ketentuan pidana bagi pemilik kendaraan modifikasi yang tidak melakukan kewajiban uji tipe kendaraan. Akan tetapi, masih banyak pelaku modifikasi pergantian mesin yang tidak melakukan kewajiban uji tipe. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang penegakan hukum terhadap modifikasi pergantian mesin pada kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitattif . Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Kota Pontianak terhadap modifikasi pergantian mesin pada kendaraan roda dua yang tidak melakukan kewajiban uji tipe dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam hal modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun upaya represif dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat melakukan operasi gabungan (Operasi Tata Tertib). Hambatan utama yang dihadapi Polresta Kota Pontianak yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya perhatian khusus dari penegak hukum kepolisian

Actions (login required)

View Item