Pelaksanaan Penempatan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 68 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Di Jakarta Pusat

Siray, Hendra Andreas (2015) Pelaksanaan Penempatan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 68 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Di Jakarta Pusat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A11112252.pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A11112252.pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A11112252.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A11112252.pdf - Updated Version Download (506kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A11112252.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A11112252.pdf - Published Version Download (516kB)
	Text (Bab I) Bab1_A11112252.pdf - Published Version Download (549kB)
	Text (Bab II) Bab2_A11112252.pdf - Published Version Download (720kB)
	Text (Bab III) Bab3_A11112252.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (723kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A11112252.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_A11112252.pdf - Published Version Download (524kB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Darat merupakan satu kesatuan yang terpadu dengan TNI Angkatan Darat. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai komplemen memuat konsekuensi kesetaraan dalam pembinaan sehingga dapat sinergis antara Pegawai Negeri Sipil dengan prajurit/TNI untuk membantu berbagai tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Darat secara maksimal.Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penempatan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, telaah dokumen, pengamatan dan angket. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa :1. Kesetaraan : Penempatan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III belum disetarakan dengan prajurit/TNI karena masih banyak yang menduduki jabatan struktural lebih rendah, padahal sudah memenuhi syarat menduduki jabatan Kepala Urusan/Kaur. Hal ini merupakan sanksi bagi pegawai bersangkutan, namun tidak disadari Pegawai tersebut. Kepangkatan dalam menduduki jabatan Penata Administrasi persyaratannya minimal golongan III/a dan maksimal golongan III/b. Sedangkan jabatan tersebut diduduki oleh golongan III/c, Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sudah memenuhi syarat untuk naik jabatan Kepala Urusan/Kaur, namun hanya diisi militer yang berpangkat Kapten.2. Komplemen : Dalam komplemen di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada jabatan yang dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil namun tetap diberikan kepada TNI.3. Mutasi jabatan/pekerjaan :Pemindahan antar bagian belum sepenuhnya dilaksanakan karena sebagian besar pegawai tidak pernah dipindah atau mutasi/rolling ke bagian lain. U Untuk Kesesuaian pangkat dan pendidikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sehingga pegawai kurang berminat mengikuti pendidikan lain karena kurang diperhatikan. Kemudian penempatan jabatan berdasarkanDaftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penugasan dari pimpinan, untuk prestasi kerja belum sepenuhnya diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kesetaraan, komplemen dan mutasi jabatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.Disarankan penempatan jabatan dan kepangkatan dalam menduduki jabatan hendaknya disesuaikan pangkat dan golongan, khususnya golongan III/c atau golongan III/b senior untuk diberikan kesempatan menduduki jabatan Kepala Urusan, diadakan sosialisasi sebagai komplemen TNI, Pegawai Negeri Sipil dirotasi antar bagian untuk menambah wawasan, menempatkan pegawai berdasarkan prestasi dan Daftar Urut Kepangkatan serta perlunya penambahan adanya jabatan fungsional untuk menampung Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu dan belum ada kesempatan untuk menduduki jabatan yang setara dengan pangkat dan golongan.Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling berperan dalam mewujudkan manajemen organisasi modern, yaitu berorientasi pada efektifitas dan efesiensi dalam setiap rangkaian aktivitas dalam organisasi tersebut. Untuk mendukung kelancaran pencapaian itu, pemimpin suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia. Dimana menurut Simamora ada empat tipe sumber daya yaitu : “financial, fisik, manusia dan kemampuan teknologi dan sistem”.Salah satu bentuk yang dapat dilakukan organisasi dalam mengatur sumber daya manusia agar memiliki efektifitas kerja yang tinggi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memanfaatkan secara maksimal pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman serta perilakunya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dengan menempatkan pegawai pada posisi atau jabatan tertentu yang sesuai dengan kemampuan pegawai. Untuk mendapatkan orang-orang yang tepat organisasi harus melaksanakan operasional yang pertama dari manajemen sumber daya manusia yaitu pengadaan pegawai.Pengadaan pegawai merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang kompeten, serasi serta efektif tidaklah mudah. Sebelum organisasi melakukan penempatan pegawai dalam jabatan, terlebih dahulu dilakukan penarikan dan seleksi pegawai, karena semua tugas itu akan mempengaruhi efektifitas dan efesiensi tujuan yang telah ditetapkan.Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian menduduki jabatan pemerintahan.1 Sesuai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI Nomor Perpang/28/X/2007 tentang petunjuk administrasi pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI Bab I, bahwa Organisasi TNI selain menggunakan Prajurit TNI, juga Pegawai Negeri Sipil TNI dalam jumlah yang cukup besar. Pegawai Negeri Sipil merupakan komplemen dari prajurit TNI dalam rangka mendukung adminstrasi di lingkungan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Adapun yang dimaksud mendukung administrasi disini adalah bahwa baik Pegawai Negeri Sipil TNI dan prajurit/TNI merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. Keterpaduan tersebut harus tercermin baik dalam rangka penempatan untuk mendapatkan jabatan tertentu atau penempatan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan.Dalam Pasal 68 ayat (5) dinyatakan “bahwa PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada Lingkungan Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Kemudian dalam ayat (6) dinyatakan bahwa “PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pangkat dan jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di Lingkungan Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Penyelenggaraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan personel TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan untuk memperoleh daya guna optimal dalam pemanfaatan personel Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian sebagai mitra kerja atau komplemen prajurit TNI Angkatan Darat, setiap Pegawai Negeri Sipil sayogyanya dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka secara berhasil guna dan berdaya guna

Actions (login required)

View Item