Kinerja Pemerintah Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang

Azzahra, Rizka (2023) Kinerja Pemerintah Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1031191050.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (E1031191050_RIZKA AZZAHRA) E1031191050_RIZKA AZZAHRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengurusan Kartu Keluarga yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah masih rendahnya tingkat kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan khususnya Kartu Keluarga yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta belum maksimalnya Sosialisasi dan edukasi yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, serta terdapat beberapa kendala dalam proses administrasi kartu keluarga seperti gangguan pada sistem jaringan pusat, pemadaman listrik, pejabat penanda tangan sedang tidak ada di tempat (dinas luar), keterlambatan dalam penerbitan kartu keluarga. Rangkaian permasalahan tersebut mengindikasikan terdapat permasalahan utama, yakni kinerja pemerintah dalam pengurusan kartu keluarga di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang. Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan menjelaskan bahwa Pelayanan terkait kependudukan meliputi pengurusan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta nikah, akta cerai, akta kematian, dan data perpindahan penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dan berfungsi untuk mengurus administrasi kependudukan yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 pembahasan. Pertama kinerja pemerintah dalam hal produktivitas dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari input dan output pelayanan yang tidak seimbang. Kedua, kinerja pemerintah dalam hal kualitas pelayanan dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya tanggapan masyarakat yang mengeluhkan sikap pelayanan yang lamban dan personel pelayanan yang kurang ramah dalam menanggapi masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan mereka. Ketiga, kinerja pemerintah dalam hal responsibilitas dapat disimpulkan belum berjalan secara opimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya kegiatan layanan jemput bola dari pihak Disdukcapil Kabupaten Ketapang dan masih belum mampunya pihak Disdukcapil Kabupaten Ketapang dalam mewadahi aspirasi masyarakayt secara optimal.

Actions (login required)

View Item