Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Terhadap Hak-Hak Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Pontianak

Basadi, Natasya Rizky (2022) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Terhadap Hak-Hak Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1012181249.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1012181249.pdf - Published Version Download (237kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1012181249.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1012181249.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1012181249.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Daftar isi) Dafis_A1012181249.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1012181249.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1012181249.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1012181249.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1012181249.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1012181249.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1012181249.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text (A1012181249_NATASYA RIZKY BASADI) A1012181249_NATASYA RIZKY BASADI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada penelitian ini, pelaksanaan sidang secara elektronik sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2019 lalu. Dengan adanya sidang elektronik atau e-Court ini, maka diharapkan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang terjadi hambatan yang memperlambat jalannya proses sidang. Rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata terhadap Hak-Hak Para Pihak di Pengadilan Negeri Pontianak?” Dan dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata pada para pihak yang mengambil jalur e-Court atau sidang elektronik sebagai jalan untuk solusi dari masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang memilih e-Court tersebut, untuk mengungkapkan hambatan apa saja yang terjadi selama pihak memilih melalui jalur e-Court, dan apa saja upaya yang telah dilakukan jika hambatan itu terjadi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian berjenis empiris dengan pendekatan deskriptif dan teknik komunikasi langsung. Pada hasil penelitian ini, yakni bagi sejumlah masyarakat masih belum mengetahui apa itu e-Court dan mengetahui tentang e-Court ini lebih cenderung dari Pengadilan Negeri. Faktor kenapa masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang e-Court ini dikarenakan kurangnya sosialisasi akan e-Court kepada masyarakat luas dan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak seperti downnya website dan menghambat dalam proses pendaftaran perkara dan ini tidak dapat memenuhi asas Cepat karena hambatan tersebut. Hambatan lainnya adalah pihak lain yang tidak hadir ke persidangan jika kedua pihak setuju untuk melanjutkan sidangnya melalui sidang tatap muka. Upaya yang telah dilakukan bagi para pihak dan dari Pengadilan Negeri itu sendiri, adalah dengan menghubungi pihak yang tidak datang ke persidangan untuk menghadiri persidangan dan jika server e-Court itu sendiri tidak bisa diakses, tidak ada hal yang bisa dilakukan dikarenakan hal tersebut pada umumnya terjadi dari pusat dan yang bisa dilakukan hanyalah dengan menunggu hingga server website e-Court tidak lagi down. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dalam beberapa aspek masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya dalam efektivitas bagi pihak-pihak.

Actions (login required)

View Item