Model Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dalam Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Leonardo, Leonardo (2022) Model Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dalam Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011171140.pdf - Published Version Download (43kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011171140.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011171140.pdf - Published Version Download (13kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011171140.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011171140.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011171140.pdf - Published Version Download (27kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011171140.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011171140.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011171140.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011171140.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011171140.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (A1011171140_LEONARDO) A1011171140_LEONARDO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)

Abstract

ASEAN merupakan kawasan regional dengan penerimaan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar di negara berkembang pada tahun 2019. pada tahun 2020 perkembangan investasi Intra-ASEAN terus meningkat dibandingkan dengan investasi lainnya, sehingga diperlukannya fokus utama terhadap investasi intra regional bagi ASEAN. Salah satu perkembangan tersebut adalah dengan disediakannya regulasi dan perlindungan investasi yang baik, termasuk penyelesaian sengketa investasi. Konsep penyelesaian sengketa inisiasi European Union (EU) yaitu Investment Court System diyakini dapat menjadi jawaban terhadap mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) existing yang dianggap bermasalah. Pernyataan ini didukung dengan disahkannya beberapa Bilateral Treaty Investment (BIT) antara EU dengan negara mitranya Kanada, Vietnam, dan Singapura. Diperlukan sebuah kajian dalam mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sistem yang ditawarkan ICS untuk dapat bekerja pada investasi intra-ASEAN. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan, pengkajian terhadap ketentuan ICS dalam kerangka hukum internasional terutama ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) milik EU dan Kanada, EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA), serta EU Singapore Investment Protection Agreement (IPA). Kemudian dilakukan analisa untuk menempatkan konsep ICS ke dalam penyelesaian sengketa investasi intra-ASEAN, khususnya terhadap asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi berkeadilan. Ditemukan bahwa konsep ICS dapat diterapkan berdasarkan ACIA, putusan yang dikeluarkan ICS dapat berlaku selayaknya putusan arbitrase dan tunduk pada New York Convention 1958. Terdapat beberapa dampak yang didapatkan dengan menggunakan konsep ICS yakni kepastian hukum bagi negara dalam haknya untuk mengatur kepentingan umumnya, keterbukaan dan transparansi arbitrase, akuntabilitas arbiter, prediktabilitas putusan, dan efisiensi berkeadilan dalam mendapatkan putusan yang lebih koheren dan konsisten. Meskipun latar belakang, tujuan, dan fitur ICS yang positif, namun untuk dapat digunakannya ICS perlu dibentuknya suatu BIT antar setiap Negara Anggota ASEAN dengan ketentuan ICS dan masih terdapat beberapa poin yang perlu terus di kembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ASEAN sehingga dapat diimplementasikan di ASEAN.

Actions (login required)

View Item