Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Mengenai Perubahan Status Jenis Kelamin (Perkara Nomor: 167/PDT.P/2018/PN.Skw)

Nardi, Vindi Hiu (2022) Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Mengenai Perubahan Status Jenis Kelamin (Perkara Nomor: 167/PDT.P/2018/PN.Skw). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1012181264.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1012181264.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1012181264.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1012181264.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1012181264.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1012181264.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1012181264.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1012181264.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1012181264.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1012181264.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1012181264.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1012181264.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (A1012181264_VINDI HIU NARDI) A1012181264_VINDI HIU NARDI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penetapan Pengadilan yang memenuhi konsep dan dasar hukum yang kuat adalah penetapan yang memiliki pertimbangan hukum yang berdasar pada fakta hukum dan landasan dasar yang jelas dan dibuat dengan cermat. Pada kasus perubahan status jenis kelamin di Indonesia disebabkan karna adanya kelainan seksual, Kelainan seksual disebabkan adanya kelainan pada hormon seseorang, transeksual memiliki keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelaminnya dengan cara operasi. hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum khusus mengenai perubahan status jenis kelamin seorang transgender yang melakukan operasi jenis kelamin, Perubahan status jenis kelamin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tersebut di pengadilan Negeri. Oleh karena itu penulis mengambil judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN (PERKARA NOMOR: 167/PDT.P/2018/PN.Skw). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perubahan Status Jenis Kelamin (Perkara Nomor: 167/PDT.P/2018/PN.Skw). Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dalam Perkara No: 167/PDT.P/2018/PN.Skw), Untuk Menganalisis Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Terkait Perubahan Jenis Kelamin dalam Perkara No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw, Metode penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif Bersifat Deskriptif Analisis dengan Pendekatan Kasus (The Case Approach) Pendekatan Kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Dari hasil penelitian didapat bahwa menurut penulis dasar landasan yang digunakan dalam Perkara No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan dengan bukti surat keterangan dokter dan keterangan saksi-saksi dalam mengabulkan permohonan sudah sesuai hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan maka penetapan perubahan status jenis kelamin merupakan sebuah jawaban dan sebuah penemuan hukum. Adapun akibat hukum yang timbul dari adanya Perkara No.167/Pdt.P/2018/PN.Skw kepada pemohon yaitu perubahan status keperdataan dari laki-laki menjadi perempuan, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan tetap memperoleh hak waris bagiannya sesuai jenis kelamin awal mulanya.

Actions (login required)

View Item