Pelaksanaan Proses Balik Nama Oleh Pembeli Akibat Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kelurahan. Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

Anggraini, Vera (2022) Pelaksanaan Proses Balik Nama Oleh Pembeli Akibat Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kelurahan. Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011181119.pdf - Published Version Download (25kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011181119.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011181119.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011181119.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011181119.pdf - Published Version Download (18kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011181119.pdf - Published Version Download (11kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011181119.pdf - Published Version Download (11kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011181119.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011181119.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011181119.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011181119.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011181119.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text (A1011181119_VERA ANGGRAINI) A1011181119_VERA ANGGRAINI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam pelaksanaan Balik Nama atau beralihnya hak tanah dari Penjual ke Pembeli diperlukan beberapa kelengkapan dokumen dalam kelangsungan proses tersebut. Salah satunya adalah dokumen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Maka dari itu, peneliti merasa perlu unuk melakukan penelitian mengenai pentingnya pembayaran BPHTB dalam proses balik nama. Sehingga pembeli dapat mengetahui bagaimana penetapan dalam pengenaan nilai perolehan objek pajak dalam BPHTB, serta dapat mengetahui akibat hukum tidak dilakukannya pembayaran BPHTB, dan juga mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk keberlangsungan proses balik nama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apa yang menjadi penyebab pembeli tidak melanjutkan pembayaran Bea Perolehan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses jual beli hak milik atas tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak?”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Untuk mengetahui dan mengungkapkan data tentang faktor yang menyebabkan batalnya balik nama peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan BPHTB, Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pihak pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran BPHTB, dan Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap pembeli yang tidak melanjutkan pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dicapai adalah Bahwa adanya inkonsistensi diantara ketentuan Undang-undang dengan pelaksanaanya yang dapat ditemui pada pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bahwa faktor yang menyebabkan responden membatalkan proses balik nama hak milik atas tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dikarenakan dari proses pembayaran BPHTB khususnya pada nilai perolehan objek pajak yang ditekan tinggi dari harga sebenarnya. Bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pembayaran BPHTB maka proses balik nama tidak dapat dilakukan karena kurangnya kelengkapan dokumen yang salah satunya bukti pembayaran BPHTB. Dengan batalnya proses balik nama tersebut, pembeli tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunannya. Bahwa upaya hukum yang dilakukan pembeli atas penolakan iii Berkas SSPD terkait adalah dengan melakukan musyawarah atau verifikasi dengan pihak BKD setempat.

Actions (login required)

View Item