Persepsi Wajib Pajak Di Kotamadya Pontianak Atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Handoyo, Dwi (2015) Persepsi Wajib Pajak Di Kotamadya Pontianak Atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_B41111160.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_B41111160.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Surat Pernyataan) Surat Pernyataan_B41111160.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_B41111160.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_B41111160.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_B41111160.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_B41111160.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text (Bab I) Bab1_B41111160.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Bab II) Bab2_B41111160.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text (Bab III) Bab3_B41111160.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text (Bab IV) Bab4_B41111160.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	Text (Bab V) Bab5_B41111160.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_B41111160.pdf - Published Version Download (117kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 yang berlaku sejak Juli 2013. Peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada reponden sebagai wajib pajak yang merupakan pengusaha atau pemilik UMKM di Kotamadya Pontianak.Peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mngukur persepsi dari wajib pajak, yakni kemudahan menghitung pajak, sosialisasi dari pihak pajak, dan sanksi perpajakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif atas PP No.46 yang akan mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari peraturan ini untuk memberikan kemudahan menghitung pajak dan meningkatkan pendapatan pajak penghasilan dari UMKM dapat tercapai. Beberapa perlu diperhatikan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pajak dan konsistensi dari berlakunya sanksi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (KPP Pratama diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Actions (login required)

View Item