Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Yoris, Donisius (2014) Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A01109125.pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A01109125.pdf - Published Version Download (549kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A01109125.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A01109125.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A01109125.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A01109125.pdf - Published Version Download (519kB)
	Text (Bab I) Bab1_A01109125.pdf - Published Version Download (678kB)
	Text (Bab II) Bab2_A01109125.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text (Bab III) Bab3_A01109125.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (703kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A01109125.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_A01109125.pdf - Published Version Download (554kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Bagi Pemegangnya Di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya”, dengan hipotesis yaitu, “Surat Pernyataan Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Mempunyai Kekuatan Hukum Bagi Pemengangnya Sebagai Alas Hak Karena Kewenangan Yang diberikan Oleh Undang – Undang”. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analitis. Penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpulan data yaitu wawancara, kuisioner dan dokumen dari data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi populasi adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat serta pihak yang berwenang dan terkait. Sedangkan sampelnya dipilih berdasarkan keanekaragaman populasi, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yaitu dengan jumlah total 25 orang yang terdiri dari 4 orang kepala pihak yang berwenang dan terkait dan 21 orang dari masyarakat hukum adat yang memiliki Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang terdiri dari 3 orang disetiap dusunnya yang berjumlah 7 dusun di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa, sesuai dengan teori hukum adat terdapatnya tanah adat yang menjadi hak ulayat di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah benar. Dalam kepemilikan atas tanah adat, persekutuan masyarakat hukum adat setempat menggunakan Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat. Dan cara memperoleh Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat ini ialah, pemilik tanah membuatan Surat Pernyataan Tanah yang dibantu oleh perangkat desa lalu menyerahkannya ke Kantor Desa, dan setelah itu dari Kantor Desa akan menerbitkan Surat Pernyataan Tanah tersebut dengan diketahui oleh Kepala Desa. Dari data yang diperoleh di Kantor Desa Teluk Bakung bahwa penggunaan Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat ini mencapai 40%. Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang kuat, maka seharusnya Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat harus disertifikatkan lagi melalui Badan Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat ini memiliki kekuatan hukum karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai alas hak dalam kepemilikan atas tanah adat, dan karena menyangkut data fisik dan data yuridis atas tanah adat untuk pembuatan Sertifikat Tanah. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Actions (login required)

View Item