Lubis, Benedicta Theresia (2022) Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas tanjungpura.
Text (Cover)
Cover_A1011181138.pdf - Published Version Download (163kB) |
|
Text (Yuridis)
Yuridis_A1011181138.pdf - Published Version Download (156kB) |
|
Text (Abstrak)
Abstrak_A1011181138.pdf - Published Version Download (12kB) |
|
Text (Kata Pengantar)
Kapeng_A1011181138.pdf - Published Version Download (11kB) |
|
Text (Daftar Isi)
Dafis_A1011181138.pdf - Published Version Download (332kB) |
|
Text (Daftar Lain)
Daflain_A1011181138.pdf - Published Version Download (103kB) |
|
Text (Bab I)
Bab1_A1011181138.pdf - Published Version Download (601kB) |
|
Text (Bab II)
Bab2_A1011181138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (435kB) |
|
Text (Bab III)
Bab3_A1011181138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (229kB) |
|
Text (Bab IV)
Bab4_A1011181138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Dapus_A1011181138.pdf - Published Version Download (154kB) |
Abstract
Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi demi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun seiring dengan perkembangan zaman permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana harus merupakan upaya hukum terakhir (Ultimum remedium), dimaksudkan sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses Diversi berdasarkan pendekatan restorative (Restorative Justive). Kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus penyidik pidana yang dilakukan anak. Kepolisian selaku penyidik harus melihat fakta dalam keadaan tertentu bisa menggunakan diskresi kepolisian yaitu lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, artinya penyidik bisa melihat terlebih dahulu tindak pidana tersebut apakah merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) dan jga dengan mempertimbangkan dari jenis tindak pidana yang dilakukan anak, namun hendaknya segala tindakan yang diambil terhadap anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan karena alasan-alasan tertentu yang dapat merampas kemerdekaan atas hidup anak itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian bahwa faktor-faktor penghambat tercapainya kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yang terjadi di lingkungan hukum Kepolisian Resort Kota Pontianak adalah karena pihak tersangka tidak memenuhi permintaan korban karena dianggap pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat untuk dilakukan oleh tersangka adalah terbukti, juga karna anak pelaku sudah melakukan kejahatan lebih dari satu kali, ataupun kerugian yang dialami korban cukup berat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
Date Deposited: | 02 Feb 2023 08:08 | ||||||
Last Modified: | 02 Feb 2023 08:08 | ||||||
URI: | http://36.95.239.66/id/eprint/531 |
Actions (login required)
View Item |