Pandangan Tokoh Agama Non-Islam Terhadap Wacana Kantor Urusan Agama Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama Di Kota Pontianak

Dyvia, Saputra (2025) Pandangan Tokoh Agama Non-Islam Terhadap Wacana Kantor Urusan Agama Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama Di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012211029.pdf - Published Version Download (667kB)
	Text (A1012211029_DYVIA SAPUTRA) A1012211029_DYVIA SAPUTRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi yang terbagi menjadi dua tempat yaitu, di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Pemisahan tempat pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Munculnya gagasan penggabungan pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama memunculkan berbagai pandangan dan pro kontra karena merupakan topik sensitif dan bertentangan dengan banyak regulasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang dimana untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu hasil secara terperinci dan sistematis, data dan sumber data yang digunakan yaitu data lapangan (Field Research) dan data kepustakaan (Library Research) dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa setiap tokoh agama non-Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama, tokoh agama non-Islam yang pro terhadap wacana ini berpandangan bahwa wacana ini akan memberikan keadilan bagi semua agama yang diakui di Indonesia dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan 1 (satu) tokoh agama yang kontra mengkhawatirkan masalah yang akan timbul dari segi administrasi, regulasi, sosial budaya dan teologis. Adapun saran dari penelitian ini untuk pemerintah adalah diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang wacana ini bersama semua tokoh agama yang diakui di Indonesia.

Actions (login required)

View Item