Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pontianak Yang Proses Perkaranya Dikenakan Surat Peritah Penghentian Penyidikan (Sp3)

Ardianto, Ardianto (2021) Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pontianak Yang Proses Perkaranya Dikenakan Surat Peritah Penghentian Penyidikan (Sp3). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011141144.pdf - Published Version Download (40kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011141144.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011141144.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011141144.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011141144.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011141144.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011141144.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011141144.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011141144.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011141144.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011141144.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011141144.pdf - Published Version Download (229kB)

Abstract

Barang bukti merupakan sesuatu yang peting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Maka dari itu dibuatlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. Dalam proses pembuktian haruslah ada barang bukti dan tersangka, namun dalam pada proses pembuktian di persidangan tersangka belum di temukan dalam jangka waktu yang lama sehingga terhadap barang bukti mengalami kerusakan, sehingga yang terjadi yaitu musnah atau menghilang dengan sendirinya. Sehingga diharapkan adanya koordinasi dari pihak penyidik dan pihak RUPBASAN serta tentunya peran pemerintah dalam mangatur Undang-undang.

Actions (login required)

View Item