Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Secara Angsuran Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris

Muhammad, Kemal Ramadhan (2025) Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Secara Angsuran Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011181219.pdf - Published Version Download (31MB)
	Text (A1011181219_MUHAMMAD KEMAL RAMADHAN) A1011181219_MUHAMMAD KEMAL RAMADHAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (32MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap tanah secara angsuran yang dilakukan di hadapan notaris di Kota Pontianak. Latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme pembayaran tanah secara angsuran sebagai solusi atas keterbatasan finansial, meskipun praktik tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari hal tersebut, maka ditentukan sebuah rumusan masalah yakni, Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Secara Angsuran Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris Di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum PPJB tanah secara angsuran yang dibuat di hadapan notaris serta mengkaji akibat hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber hukum utama mencakup Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pokok Agraria, Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari Buku, Jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan berbagai teori hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Hukum, Berita dari pers terpercaya. Tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, setelah dilakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan PPJB tanah secara angsuran di Kota Pontianak sering kali menghadapi kendala dalam hal prosedural yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, seperti manipulasi data atau verifikasi yang tidak memadai terkait status hukum tanah. Hal ini dapat berakibat pada terjadinya sengketa hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, baik dalam hal pembayaran angsuran maupun status kepemilikan tanah. Akibat hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan PPJB, antara lain adalah ketidakpastian status tanah dan hak-hak para pihak yang dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik notariat dan memastikan prosedur yang berlaku dijalankan secara tepat.

Actions (login required)

View Item