Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan N012/PDT.G/2017/PN/Bky.

Laxmi, Niken A. (2025) Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan N012/PDT.G/2017/PN/Bky. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211039.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (A1011211039_NIKEN A. LAXMI) A1011211039_NIKEN A. LAXMI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (551kB)

Abstract

Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam menganalisis putusan dalam penyelesaian sengketa tanah aset negara pada Putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut,kemudian selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat dari putusan hukum hakim pada perkara putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka dan atau data sekunder, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal penelitian hukum yang memiliki relevansi dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bky.Adapun judul buku yang digunakan RUU PA. Ruang lingkup penelitian disini meliputi penelitian tentang asas hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hakim menolak eksepsi oleh penggugat karena pihak penggugat tidak memiliki legal standing karena pihak penggigat (Dandim) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan gugatan tersebut. Kemudiam dalam putusan hakim juga menyatakan bahwa Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Klaim Penggugat mengenai batas batas tanah yang dimilikinya dianggap tidak cukup spesifik dan kurang jelas karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerdata.Selain itu,dalam putusan tersebut adalah Hakim juga Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur kurang pihak maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima,dan Hakim juga menelaah berdasarkan pasal 181 HIR mengenai apabila yang kalah harus membayar ongkos biaya perkara dan dalam putusan perkara ini hakim menuntut pihak penggugat untuk membayar ongkos biaya perkara.

Actions (login required)

View Item