Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak

Pratiwi, Angelika Yuni (2025) Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1031211009.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (E1031211009_ANGELIKA YUNI PRATIWI) E1031211009_ANGELIKA YUNI PRATIWI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak. Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 Tahun 2022. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan lokasi PKL. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kota Pontianak ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terdapat pedagang kaki lima yang berjualan disembarangan tempat dan belum banyak yang mendapatkan pemberdayaan dari Dinas terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian berdasarkan lima indikator kinerja organisasi menurut (Dwiyanto 2021, 50) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penataan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak belum optimal karena belum adanya tindaklanjut dari masalah ini, pemberdayaan yang diberikan belum merata seperti sosialisasi, pelatihan, dan bantuan lainnya, juga informasi yang diberikan kurang terbuka membuat sebagian pedagang kaki lima tidak mengetahui akan pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas cakupan sosialisasi dan pelatihan, serta membangun koordinasi lintas sektor guna mendukung penataan dan pemberdayaan PKL secara lebih merata dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item