Peran Konsuler Indonesia Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Migran Perempuan Di Arab Saudi: Perspektif Konvensi Wina 1963

Annisa, Siti (2025) Peran Konsuler Indonesia Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Migran Perempuan Di Arab Saudi: Perspektif Konvensi Wina 1963. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011181178.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (A1011181178_SITI ANNISA) A1011181178_SITI ANNISA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (785kB)

Abstract

Pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini diperburuk oleh sistem Kafalah yang dominan, budaya patriarki yang mengakar, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan efektivitas fungsi konsuler Indonesia di Arab Saudi dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran perempuan, dengan menggunakan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai landasan perspektif utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang difokuskan pada analisis terhadap Konvensi Wina 1963 dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan pekerja migran, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep kunci seperti diplomasi perlindungan dan fungsi konsuler. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perwakilan konsuler Indonesia di Arab Saudi, yaitu KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, pada dasarnya telah menjalankan berbagai fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Wina 1963, seperti penyediaan shelter, pendampingan hukum, dan fasilitasi repatriasi. Meskipun demikian, implementasi peran tersebut dihadapkan pada berbagai kendala signifikan. Kendala-kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di kantor perwakilan, belum adanya perjanjian Mandatory Consular Notification (MCN) antara Indonesia dan Arab Saudi yang krusial untuk notifikasi penahanan WNI, kompleksitas dan ketidakberpihakan sistem hukum Arab Saudi terhadap pekerja migran perempuan, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan kesadaran akan hak di kalangan pekerja migran itu sendiri.

Actions (login required)

View Item