Analisis Hukum Terhadap Dampak Operasional Trailer Dalam Konteks Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pontianak

Alvina, Novi (2025) Analisis Hukum Terhadap Dampak Operasional Trailer Dalam Konteks Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211086.pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (A1011211086_NOVI ALVINA) A1011211086_NOVI ALVINA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Operasional trailer di Pontianak memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tingginya aktivitas trailer juga membawa dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan kelancaran angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kehadiran trailer, mengkaji pengaturan pembatasan jam operasional berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan untuk meminimalkan dampak negatif trailer terhadap keselamatan pengguna jalan di Pontianak. Pengoperasian trailer diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait meliputi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pengemudi trailer dan pemilik usaha trailer, serta masyarakat pengguna jalan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-preskriptif untuk menggambarkan implementasi hukum serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kota Pontianak terhadap kehadiran trailer cenderung negatif, terutama di jalanan utama seperti Jalan Imam Bonjol. Masyarakat menilai trailer menimbulkan gangguan signifikan berupa kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan risiko keselamatan, terutama pada jalan-jalan sempit dengan kepadatan penduduk tinggi. Pengaturan pembatasan jam operasional trailer didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016, Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021. Ketentuan melarang trailer roda 6 ke atas atau kontainer 20 feet beroperasi pada jam 05.00-08.30 dan 15.00-22.00, sedangkan kontainer 40 feet dilarang beroperasi pada jam 05.00-22.00. Namun, pelanggaran terhadap pembatasan waktu operasional masih sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum pengemudi dan pemilik trailer. Pengawasan operasional trailer dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan tim gabungan Satlantas dan TNI Provos berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 262 ayat 3. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan personel pengawas, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini memberikan rekomendasi peningkatan sosialisasi peraturan kepada seluruh stakeholder, penguatan sistem pengawasan melalui penambahan personel dan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur khusus trailer, serta peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan operasional trailer.

Actions (login required)

View Item