Kasus Kematian Wayan Mirna Tidak Dilakukan Otopsi Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Mahaputri, Japa Aulia (2025) Kasus Kematian Wayan Mirna Tidak Dilakukan Otopsi Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211251.pdf - Published Version Download (807kB)
	Text (A1011211251_JAPA AULIA MAHAPUTRI) A1011211251_JAPA AULIA MAHAPUTRI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi hukum dari tidak dilakukannya otopsi pada kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjadi perhatian nasional, khususnya dalam perspektif tujuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketiadaan otopsi dalam kasus ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis karena mengurangi kekuatan pembuktian ilmiah, sehingga pembuktian lebih banyak bertumpu pada alat bukti tidak langsung seperti visum et repertum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan ahli forensik RS Bhayangkara Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana menghendaki pencarian kebenaran materiil secara sah, adil, dan objektif, tidak dilakukannya otopsi berpotensi menghambat tujuan tersebut dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara penuntut umum dan terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang mewajibkan otopsi pada setiap kematian tidak wajar, peningkatan koordinasi antara penyidik dan dokter forensik, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya otopsi demi menjaga integritas proses peradilan pidana.

Actions (login required)

View Item