Analisis Yuridis Terhadap Aturan Penetapan Tarif Bea Masuk Alat Kesehatan

Siahaan, Hilton Kusuma (2025) Analisis Yuridis Terhadap Aturan Penetapan Tarif Bea Masuk Alat Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012211111.pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (A1012211111_HILTON KUSUMA SIAHAAN) A1012211111_HILTON KUSUMA SIAHAAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, alat kesehatan memegang peranan penting dalam menunjang layanan medis yang efektif dan berkualitas. Namun, penerapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan yang masih cukup tinggi dapat menjadi kendala dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis komparatif terhadap praktik internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan, teori hukum positif, dan prinsip negara kesejahteraan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penetapan tarif bea masuk alat kesehatan memiliki dasar hukum yang sah dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Vietnam yang telah menerapkan tarif 0% untuk alat kesehatan tertentu, Indonesia masih memberlakukan tarif rata-rata sebesar 5%, yang berdampak langsung pada harga dan ketersediaan alat kesehatan di dalam negeri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif bea masuk alat kesehatan di Indonesia perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar selaras dengan amanat konstitusi, menjunjung tinggi keadilan distributif, serta menjamin aksesibilitas alat kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Evaluasi tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan mempertimbangkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Actions (login required)

View Item