Studi Komparatif Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Fatmawati, Eka (2025) Studi Komparatif Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211074.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (A1011211074_EKA FATMAWATI) A1011211074_EKA FATMAWATI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu akibat putusnya perkawinan adalah pemeliharaan anak yang dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah dan dalam hukum Perdata disebut kuasa asuh. Aturan terkait hak asuh anak dalam hukum Islam terdapat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diperbolehkan memilih akan ikut dengan ayah atau ibunya. Sedangkan hukum perdata tidak memiliki aturan yang jelas kepada siapa hak asuh akan diberikan pasca terjadinya perceraian. Penelitian ini membahas bagaimana konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum Perdata ditinjau dari prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif. Pengambilan data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji sumber-sumber primer serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam konsep hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua sistem hukum berpedoman pada prinsip the best interest of the child dalam menetapkan hak asuh, dengan mempertimbangkan pendapat anak yang sudah mumayyiz sebagai bahan pertimbangan Hakim. Putusan hak asuh tidak bersifat mutlak dan tetap memperhatikan kesejahteraan anak, termasuk hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan dan nafkah. Selain itu dalam kondisi tertentu, konsep shared parenting dapat diterapkan untuk memastikan keadilan. Adapun perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan pendekatan yang digunakan Hakim, keadilan gender, serta kriteria bagi pemegang hak asuh.

Actions (login required)

View Item