Analisis Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan : Studi Kasus Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK

Pratama, Yogi (2025) Analisis Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan : Studi Kasus Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text Cover-Bab1_A1011211134.pdf Download (896kB)
	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211134.pdf - Published Version Download (896kB)
	Text (A1011211134_YOGI PRATAMA) A1011211134_YOGI PRATAMA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan substantif penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan menilai efektivitas prosedural metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam proses pembuktian pada saat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Penelitian ini mengangkat masalah mengapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan bagaimana efektivitas metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam penanganan pembuktian kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengelola bukti dan kesaksian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas dapat membantu dalam pengelolaan bukti yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hukum bersifat dinamis dan menuntut pendekatan progresif untuk mencapai keadilan. Melalui studi terhadap pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam kasus korupsi, ditemukan perlunya pedoman teknis yang jelas, koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa, transparansi publik, serta evaluasi berkala agar strategi (Splitsing) dapat diterapkan secara adil, efektif, dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item