Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Bengkayang : Studi Kasus di Kecamatan Samalantan

Erviana, Tri (2023) Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Bengkayang : Studi Kasus di Kecamatan Samalantan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211296.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (A1011211296_TRI ERVIANA) A1011211296_TRI ERVIANA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)

Abstract

Kalimantan Barat, dengan 12 kabupaten dan 2 kota, telah menetapkan 8 Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun hanya 7 kabupaten yang telah mengeluarkan SK Bupati terkait. Kabupaten Bengkayang, yang memiliki Perda No. 4 Tahun 2019, belum mengeluarkan SK Bupati meskipun 5 komunitas adat telah mengajukan penetapan. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, seperti kasus PT Jo Perkasa Agro Technologies, menunjukkan pentingnya SK Penetapan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. SK ini juga memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019, mengetahui mekanisme perlindungan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kecamatan Samalantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sampel penelitian ini adalah Camat Samalantan, Ketua AMAN Bengkayang, Komunitas Adat di Kecamatan Samalantan, Kepala Desa Tumiang dan Sekda Bengkayang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Surat Keputusan Penetapan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang yang disebabkan oleh kurangnya perhatian penetapan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menunjukkan ketidaselarasan informasi yang didapatkan tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang.

Actions (login required)

View Item