Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Syafitri, Viona Gladys (2024) Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab1) Cover-Bab1_A1011211166.pdf - Published Version Download (773kB)
	Text (A1011211166_VIONA GLADYS SYAFITRI) A1011211166_VIONA GLADYS SYAFITRI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan praktik pekerjaan tukang gigi menurut Peraturan Perundang-undangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Dan penulisan ini menggunakan sifat penulisan deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penulisan ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini disumpulkan bahwa salah satu standar kegiatan usaha tukang gigi adalah tukang gigi hanya berwenang melakukan pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan, dan melarang tindakan medis lainnya. Akan tetapi pada implementasinya masih banyak ditemukan kegiatan usaha jasa tukang gigi di Kota Pontianak yang melakukan pekerjaan di luar batas kewenangan peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan tindakan pemasangan behel, veneer, dan tindakan lainnya yang menyalahi aturan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan berizinan terhadap pelaku usaha jasa tukang gigi. Namun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tukang gigi secara optimal. Hal ini karena terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kendala biaya, dan akses ke tempat praktik tukang gigi di seluruh wilayah Kota Pontianak

Actions (login required)

View Item