Efektivitas Pengaturan Alur Pelayaran Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh Kapal di Sungai Kapuas

Pratama, Ridho Putra Anugrah (2024) Efektivitas Pengaturan Alur Pelayaran Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh Kapal di Sungai Kapuas. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1011211038.pdf - Published Version Download (671kB)
	Text (A1011211038_RIDHO PUTRA ANUGRAH PRATAMA) A1011211038_RIDHO PUTRA ANUGRAH PRATAMA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (782kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan alur pelayaran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 dalam menangani masalah labuh kapal di sungai kapuas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alur pelayaran dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun2015 telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah kapal yang berlabuh secaradi Sungai Kapuas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, mengkaji regulasi yang ada serta pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan dan sarana pendukung.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 dalam menangani masalah labuh kapal di sungai kapuas tidak efektivitas karena labuh kapal tidak sesuai dengan titik yang ditentukan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas penerapan peraturan tersebut, seperti kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta faktor geografis yang unik dari sungai kapuas. Untuk meningkatkan efektivitas, adanya peningkatan koordinasi anta rinstansi, penguatanpengawasan, serta penyediaan fasilitas navigasi yang lebih baik, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah labuh kapal di sungai kapuas, termasuk peningkatan koordinasiantar lembaga, modernisasi sarana dan prasarana pengawasan. Secara keseluruhan,meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 memberikan dasar yang kuat dalam mengatur alur pelayaran, efektivitasnya dalam penanganan kapal ilegal di Sungai Kapuas masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan hasilyang diteliti berdasarkan berlabuh kapal ilegal masih memerlukan Peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan pengawasan di lapangan, serta penegakan hokum yang lebih tegas terhadap pelanggar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan disiplin pelayaran dan mengurangi permasalahan kapal ilegal di perairan tersebut

Actions (login required)

View Item