Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minuman Yang Sudah Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak

Nur, Wahdaniyah (2023) Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minuman Yang Sudah Kadaluarsa Di Supermarket Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A1012191205.pdf - Published Version Download (741kB)
	Text (A1012191205_WAHDANIYAH NUR) A1012191205_WAHDANIYAH NUR .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (869kB)

Abstract

Minuman dengan kemasan kotak mudah kita temui, di supermarket, di warung-warung pinggir jalan, sampai di pedagang asongan pun minuman tersebut akan dengan mudah kita temui. Minuman dengan kemasan kotak ada yang berisi teh ada juga yang berisi minuman berperisa buah atau jus. Produk-produk dalam kemasan kotak itu dipilih konsumen dengan berbagai alasan. Alasan utamanya tentu saja kepraktisan. Karena konsumen tak perlu membuatnya sendiri. Cukup merogoh saku, minuman segar itu bisa diminum. Alasan lainnya tentu saja soal rasa dan juga gaya hidup. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar supermarket ataupun di tempat tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang sudah kadaluarsa di supermarket kota pontianak ? 2. Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa 3.Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan ketika pelaku usaha melanggar hak hak konsumen dan melakukan perbuatab yang dilarang, salah satunya seperti yang terdapat pada pasal 8 angka 1 huruf f UUPK engatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut dapat berarti produsen atau pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.

Actions (login required)

View Item