Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Musyarakah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Susanti, Seri (2024) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Musyarakah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_A2031221014.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (A2031221014_SERI SUSANTI) A2031221014_SERI SUSANTI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (910kB)

Abstract

Akad Musyarakah merupakan produk dari Notaris yang dituangkan dalam bentuk akta musyarakah. Akta musyarakah didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang mengikatnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan rumusan masalah serta tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Analisis mengenai prinsip prinsip yang harus di terapkan oleh Pejabat Notaris dalam Pembuatan Akta Musyarakah. 2. Analisis bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan Akta Musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case appoarch) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian Preskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi pustaka (Library Research). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam prinsip-prinsip yang harus di terapkan oleh pejabat notaris dalam pembuatan akta musyarakah yang dibuat secara notaril harus sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun kode etik yakni Prinsip Independensi, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Legalitas, Prinsip Otentisitas, Prinsip Kemandirian, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Transparansi, serta Prinsip Profesionalisme dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, dalam penelitian ini yakni prinsip bagi hasil ekonomi syariah. kemudian tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta musyarakah yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah berdasarkan contoh kasus yakni kesalahan atas Pasal 136 PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas yakni mengganti kerugian immaterial berupa denda uang yang ditetapkan oleh pengadilan.Hal ini telah sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Actions (login required)

View Item