Faktor-Faktor Terdakwa Yang Diputus Bebas Tidak Mengajukan Ganti Kerugian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak

Aminuddin, Al (2014) Faktor-Faktor Terdakwa Yang Diputus Bebas Tidak Mengajukan Ganti Kerugian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A01106138.pdf - Published Version Download (566kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A01106138.pdf - Published Version Download (527kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A01106138.pdf - Published Version Download (496kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A01106138.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A01106138.pdf - Published Version Download (512kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A01106138.pdf - Published Version Download (532kB)
	Text (Bab I) Bab1_A01106138.pdf - Published Version Download (677kB)
	Text (Bab II) Bab2_A01106138.pdf - Published Version Download (710kB)
	Text (Bab III) Bab3_A01106138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A01106138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_A01106138.pdf - Published Version Download (507kB)

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa adalah hal yang penting yang terdapat dalam KUHAP, karena pemberian hak-hak tersebut kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil adalah pelaku suatu kejahatan, maka itu merupakan resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tapi sebaliknya, jika seorang tersangka/terdakwa yang telah menjalani proses hukum dari mulai sejak penyidikan sampai penuntutan dipengadilan tapi tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh hakim, maka negara telah menjamin haknya untuk menuntut ganti kerugian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 95 KUHAP. Ini artinya negara telah melindungi hak-hak warganya dalam hukum. Namun ternyata masih banyak warga Negara khususnya para mantan terdakwa diwilayah hukum pengadilan negeri Pontianak tidak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian, padahal mereka adalah pihak yang dirugikan karena selama menjalani proses hukum tersebut, mereka telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran bahkan uang, serta kebebasan mereka harus dibatasi ketika menjalani penahanan dan bahkan nama mereka sudah tercoreng dihadapan masyarakat. Ini artinya, ada faktor penyebab, mengapa para mantan terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif empiris, selanjutnya dari hasil penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan cara analisis kuantitatif, sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Titik berat penelitian adalah studi lapangan, sehingga data primer atau data yang bersumber dari penelitian lapangan lebih diutamakan dari pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa yang diputus bebas tersebut tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum terdakwa. Rendahnya kesadaran hukum tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan terdakwa sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan terdakwa mengenai hukum. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kurangnya peran penegak hukum dalam hal ini hakim dan pengacara terdakwa dalam memberitahukan hak terdakwa, serta belum pernah diadakannya penyuluhan hukum mengenai adanya hak untuk menuntut ganti kerugian bagi terdakwa yang diputus bebas tersebut.

Actions (login required)

View Item