Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak

Maulana, Muhammad Fikri (2023) Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1011171100.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (E1011171100_MUHAMMAD FIKRI MAULANA) E1011171100_MUHAMMAD FIKRI MAULANA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pontianak adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik mengenai kegiatan dan kinerja badan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III terdapat empat variabel komunikasi,sumberdaya,disposisi,struktur,birokrasi. Implementasi kebijakan dan keterbukaan informasi publik. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu penentuan informan secara sengaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, keterbukaan informasi pada dinas Kominfo masih belum maksimal.dan cara penyampaiannya puntidak secara langsung kepada masyarakat. Dari segi sumber daya, informasi data yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara telah diterima masyarakat. Namun sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum. Dari segi struktur birokrasi, dinas telah melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemberian informasi pelaksanaan pemerintahan telah dilakukan dengan baik. Pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa masyarakat sudah memperoleh informasi secara memadai dan benar-benar sesuai dengan kepentingan publik. Dari segi disposisi, Dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya data-data yang kurang. Namun keterbatasan sumber daya dana sering menjadi kendala sehingga tanggapan terhadap keluhan masyarakat dengan realisasi perbaikan menjadi terlambat.

Actions (login required)

View Item