Implementasi Pemberlakuan E-Ktp berdasarkan Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Aprilia, Ghina (2023) Implementasi Pemberlakuan E-Ktp berdasarkan Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi thesis, Administrasi Publik.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1011191079.pdf - Published Version Download (667kB)
	Text (E1011191079_GHINA APRILIA) E1011191079_GHINA APRILIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pengurusan Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Kemudian data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para narasumber untuk mendeskripsikan bagaimana pengurusan pelayanan E-KTP melalui wawancara terbuka dengan pihak pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan karena masih banyaknya kendala yang terjadi dan tujuan yang ingin dicapai belum bisa terlaksana dengan baik seperti tidak adanya blanko untuk membuat E-KTP, pemerintah belum mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kategorisasi yang diambil dari beberapa pendapat para ahli, karena menurut jawaban dari para narasumber yang sudah melakukan pembuatan E-KTP pemerintah belum mampu merealisasikan tindakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Actions (login required)

View Item