Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

Heriyansyah, Muhamad (2023) Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab1) Cover-Bab1_E1011161162.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (E1011161162_ MUHAMAD HERIYANSYAH) E1011161162_ MUHAMAD HERIYANSYAH.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu 4 (empat) dari unsur aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat atau pelaku usaha. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pelaksanaan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan dengan baik, tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan perizinan yang terkadang masih tidak tepat waktu, akses informasi yang diberikan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya kurang sampai kepada masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat atas penyampaian kritik dan saran serta pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan masih rendah, serta DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya dalam menegakkan hukum terhadap pegawainya belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk pelayanan perizinan dan belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya juga belum mampu menyerap aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lancarnya pelaksanaan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, perlunya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang terstruktur dengan baik, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Actions (login required)

View Item