Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang

Putra, Mas’ud Riesa (2023) Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_E1031171041.pdf - Published Version Download (575kB)
	Text (E1031171041_MAS'UD RIESA PUTRA) E1031171041_MAS'UD RIESA PUTRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah tidak adanya bangunan pemecah gelombang dan sistem peringatan dini di Pantai Sungai Kinjil, belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan mekanisme penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil, dan sikap swadaya masyarakat dalam mengelola Pantai Sungai Kinjil menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola Pantai Sungai Kinjil. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mitigasi bencana abrasi pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yakni dengan menyediakan sistem peringatan dini, pengadaan bangunan pemecah omak, penyediaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir akan dielaborasi lebih jauh untuk melihat sejauh mana pemenuhan perannya, yakni peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator (Yusuf dalam Raif 2019, 11). Hasil dari penelitian ini menampilkan 3 topik utama, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dinilai tidak optimal. Hal ini terlihat dari aktualisasi aturan terkait beberapa kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang sangat minim. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari program penanaman mangrove di wilayah pantai tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan sekarag hanya menyisakan bekas area tanam yang, sedangkan tumbuhan mangrove yang sudah ditanam hancur terkena ombak dan tenggelam karena abrasi yang terjadi di pantai tersebut. terakhir peran pemerintrah sebagai fasilitator dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya bangunan pemecah gelombang yang efektif menangkal kerasnya ombak laut. Sejauh ini pemerintah daerah hanya membangun barau di tepi pantai yang pada pengaplikasiannya tidak tepat sasaran, sehingga barau tersebut sekarang rusak dan nyaris tiada fungsi sama sekali.

Actions (login required)

View Item