Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Endemik di Kabupaten Ketapang

Ayni, Syarifah Zahra (2023) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Endemik di Kabupaten Ketapang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011161006.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011161006.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011161006.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011161006.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011161006.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011161006.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011161006.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011161006.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011161006.pdf - Published Version Download (168kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011161006.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011161006.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011161006.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (A1011161006_SYARIFAH ZAHRA AYNI) A1011161006_SYARIFAH ZAHRA AYNI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (630kB)

Abstract

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut. Perdagangan satwa liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan di lapangan mengenai pidana terhadap pelaku perdagangan satwa endemik yang dilindungi serta menganalisis permasalahan di lapangan dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta wawancara dengan narasumber yang memiliki wewenang mengenai kasus perdagangan satwa ini. Kata kunci : satwa endemic, perdagangan satwa, konservasi Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sanksi pidana pada Undang-Undang Konservasi tersebut hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal saja terhadap setiap pelakunya, oleh karena itu masih banyak putusan majelis hakim memutus sanksi pidana ringan yang jauh dari sanksi pidana maksimal yang tercantum dalam Undang-Undang Konservasi tersebut tanpa melihat atau mengacu pada Peraturan per Undang-Undangan yang lain seperti Undang-Undang Perdagangan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa endemik masih kurang optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang nya serta kurangnya kesadaran dari para masyarakat.

Actions (login required)

View Item