Pemenuhan Hak Memilih (Right To Vote) Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Adawiyyah, Robi’atul (2023) Pemenuhan Hak Memilih (Right To Vote) Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011191005.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Yuridis_A1011191117) Yuridis_A1011191005.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011191005.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011191005.pdf - Published Version Download (168kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011191005.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011191005.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011191005.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011191005.pdf - Published Version Download (491kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011191005.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (779kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011191005.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011191005.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (A1011191005_ROBI'ATUL ADAWIYYAH) A1011191005_ROBI'ATUL ADAWIYYAH .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya hak memberikan suara atau memilih (Right to Vote) dalam pemilihan umum. Seiring berjalannya waktu banyak ditemui pelanggaran hukum terhadap Hak Memilih (Right to Vote) pemilih. Hak memilih (Right to Vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara informan ahli, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Kewajiban negara dalam Pemenuhan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (Immediate Obligations) dan Kewajiban Progresif (Progresive Obligations). Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau Aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (abuse of power). Salah satu hak yang paling fundamental dalam kehidupan bernegara adalah hak memilih (right to vote) warga negara, ini merupakan salah satu hak yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, yaitu penyelenggaraan negara yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintah harus membuka kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan rakyat yang disebut demokrasi.

Actions (login required)

View Item