Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dan Perusahaan Melalui Mediasi Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas

Akadol, Reny Klaudya Jasri (2022) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dan Perusahaan Melalui Mediasi Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011171147.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011171147.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (Surat Pernyatan) SP_A1011171147.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011171147.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011171147.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011171147.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011171147.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011171147.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011171147.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011171147.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011171147.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011171147.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1011171147.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text (A1011171147_RENY KLAUDYA JASRI AKADOL) A1011171147_RENY KLAUDYA JASRI AKADOL.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang ketenangakerjaan. Dengan demikian penyelesaian hubungan industrial secara hukum diarahkan untuk diselesaiakan melalui penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yakni non-litigasi dan litigasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam penelitian ini penulis ingin menjawab rumusan masalah yang di teliti oleh penulis yaitu “Apakah Mediasi Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Dapat Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dan Perusahaan?” kemudian untuk mengungkap tujuan penelitian berupa 1. Untuk mendapat data/informasi mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 2. Untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam proses mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 3. Untuk mengungkap akibat hukum yang terjadi saat proses mediasi di Disnakertrans Kab.Sambas. 4. Untuk mengetahui upaya hukum terhadapa perlaksanaan putusan mediasi yang di keluarkan oleh Disnakertrans Kab.Sambas. Dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas ada yang berhasil terselesaikan dengan upaya mediasi dan ada juga yang tidak berhasil diselesaikan dengan upaya mediasi. Dengan di buatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah dalam hal ini berharap agar terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antar pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tidak akan tercapainya keadilan pada hubungan ketenagakerjaan, karena pihak yang kuat akan selalu menguasai yang lemah. Dalam upaya mediasi yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Selain keberhasilan terdapat ketidakberhasilan dalam mediasi, ketidakberhasilan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tidak ada etikad baik dari para pihak, emosi para pihak yang masih tinggi, kuasa hukum yang sengaja menghambat proses mediasi, ketidak hadiran salah satu pihak yang menghambat proses mediasi, dan mediator kurang bisa mendorong terjadinya kesepakatan damai.

Actions (login required)

View Item